Dzikry Hanya manusia biasa bernama lengkap Moch Dzikry Nur Alam yang menyukai berbagai informasi seputar dunia teknologi dan komputer modern.

10 Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Terpimpin

5 min read

Kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin

Negara kita, Indonesia pernah menjalankan sistem pemerintahan berbasis demokrasi terpimpin dan saat ini telah menggunakan sistem demokrasi presidential dengan sistem perlementer yang akan terus diterapkan hingga beberapa puluh tahun mendatang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi dan kemajuan negara itu sendiri. Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin yang perlu anda ketahui.

Pengertian demokrasi terpimpin

Demokrasi terpimpin ialah sebuah sistem dalam pemerintahan yang setiap ketentuan dan keputusannya dibuat oleh satu orang yang merupakan pemimpin pemerintahan tersebut. Hal ini memiliki artian bahwa setiap kebijakan yang dijalankan berasal dari penguasaan tunggal dalam pemerintahan pusat negara itu sendiri.

Baca juga : dampak negatif perubahan sosial pada masyarakat

Demokrasi terpimpin juga dikenal dengan sebutan demokrasi terkelola yang merupakan sebuah istilah dalam sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Perlu diketahui juga bahwa negara Indonesia merupakan negara pertama di ASEAN yang menggunakan sistem demokrasi terpimpin dalam pemerintahannya.

Sejarah demokrasi terpimpin di Indonesia

Ide dan konsep demokrasi terpimpin pada pemerintahan pusat pertama kali diumumkan oleh presiden Soekarno di pembukaan sidang Dewan Konstituante pada tanggal 10 November 1956. Konsep ini mulai diterapkan sejak tahun 1957 saat perdana menteri Ali Sastramijoyo hendak mengundurkan diri di masa sistem demokrasi parlementer atau liberal mulai berakhir.

Akan tetapi, seringkali banyak orang Indonesia mengetahui awal mula berdirinya demokrasi terpimpin ketika diterbitkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 juli 1959 yang berisi :

Isi dekrit presiden pada 5 juli tahun 1959

  • Berlakunya kembali UUD 1945.
  • Dihentikannya dewan konstituante karena dianggap kurang efektif dan telah gagal dalam membentuk undang undang dasar yang baru.
  • Didirikannya Lembaga MPRS dan DPAS dengan segera.

Akan tetapi, sistem pemerintahan demokrasi terpimpin yang didirikan oleh presiden Soekarno ini mulai berakhir pada 20 Februari 1967 ketika beliau memindahkan kekuasaannya pada Soeharto yang tercatat di Tap MPRS no. IX/MPRS/1966. Dengan ini masa sistem demokrasi terpimpin telah berakhir dan digantikan oleh Presiden Soeharto dan negara Indonesia mulai memasuki masa Orde Baru atau yang dikenal dengan Orba.

Kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin

Menurut ketentuan MPRS No. XVIII/MPRS/1956 berisi demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Hal ini berarti bahwa sistem demokrasi terpimpin sesuai dengan sila keempat dalam Pancasila.

Kelebihan demokrasi terpimpin

Kelebihan demokrasi terpimpin
Berikut dibawah ini ulasan lengkap mengenai beberapa kelebihan demokrasi terpimpin pada sistem pemerintahan negara yang perlu anda ketahui, diantaranya yaitu:

1. Mampu membangun integritas nasional

Semenjak berjalannya pemerintahan dengan sistem demokrasi terpimpin, integritas nasional mulai terbangun yang berdampak positif bagi Indonesia. Sehingga negara Indonesia yang sebelumnya terpecah belah dapat bersatu kembali.

Dengan adanya hal ini, tidak ada golongan tertentu yang melakukan persaingan dalam menguasai suatu sistem pemerintahan dan tunduk kepada setiap kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh satu pemimpin negara yaitu presiden.

2. Mempermudah mendirikan banyak lembaga negara

Hal ini juga disesuaikan dengan kebijakan UUD 1945 yang banyak bidang pemerintahan telah berhasil dibentuk dan dijalankan menggunakan sistem demokrasi terpimpin.

Meskipun dalam sistem ini terdapat hal yang sedikit menyimpang, akan tetapi sistem demokrasi terpimpin cukup efektif karena telah berhasil dalam membentuk dan menjalankan berbagai lembaga negara yang tidak ada pada sistem pemerintahan sebelumnya.

Adapun beberapa contoh lembaga negara pemerintah yang berhasil dibuat saat diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin di Indonesia, diantaranya seperti MPRS, DPAS, DPRGR, Front Nasional dan lembaga negara lainnya.

3. Pengelolaan berbagai bidang yang lebih tertata

Kelebihan demokrasi terpimpin yang selanjutnya ialah pengelolaan berbagai bidang yang lebih tertata. Sebelumnya negara kita Indonesia pernah mengalami keadaan yang cukup semrawut dan terdapat perselisihan di berbagai bidang pemerintahan ketika sistem demokrasi terpimpin belum diterapkan.

Oleh karena itu dengan adanya sistem demokrasi ini, pengelolaan berbagai bidang dalam pemerintahan mulai ditata kembali, seperti bidang ekonomi, politik, ideologi, keamanan dan berbagai bidang pemerintah lainnya.

4. Membentuk rasa gotong royong pada masyarakat Indonesia

Keunggulan demokrasi terpimpin lainnya ialah membentuk rasa gotong royong pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Contohnya ialah dari banyaknya jumlah kabinet yang telah dibentuk pada  pemerintahan sebelumnya, seringkali terjadi perselisihan dan saling bersaing yang pada akhirnya dapat bersatu kembali.

Tentu hal ini merupakan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia yang dapat diterapkan di berbagai bidang selain lembaga pemerintahan. Jadi, tak heran sifat gotong royong yang saling membutuhkan satu sama lain seperti ini masih bertahan hingga sekarang karena mempunyai segudang manfaat.

Maka dari itu, dengan menjalankan gotong royong ini dapat mempererat hubungan silahturahmi antar masyarakat dan mempercepat pekerjaan apabila dikerjakan bersama sama. Salah satu contoh gotong royong yang sering diterapkan masyarakat ialah kerja bakti antar kampung.

5. Menimbulkan jiwa nasionalisme yang tinggi

Selain itu, sistem demokrasi terpimpin juga dapat menimbulkan jiwa nasionalisme yang tinggi. Tentu hal ini berdampak dapat menyatukan kembali semua elemen masyarakat yang terpecah belah karena perbedaan politik atau hal lainnya.

6. Kembalinya irian jaya

Ketika kemerdekaan Indonesia terdapat konferensi meja bundar yang telah menegaskan bahwa wilayah negara Indonesia meliputi seluruh bekas kolonialisme atau jajahan Belanda. Hal ini memiliki artian bahwa pulau papua/irian jaya termasuk kedalam wilayah negara Indonesia, akan tetapi pada kenyatannya, wilayah papua masih dipegang oleh Belanda yang terus dikuasai hingga Kabinet Ali Sastromijoyo berakhir, kabinet tersebut tidak berhasil atau gagal dalam mengembalikan pulau papua ke wilayah negara Indonesia. Pada 1 Desember tahun 1961, pihak Belanda mulai mendeklarasikan Dewan Nasional Papua sebagai suatu negara yang terpisah dari Indonesia.

Tentu presiden Soekarno tidak menyukai hal tersebut dan pada Desember tahun 1961 itu juga, Presiden Soekarno langsung mendeklarasikan Aksi Trikora yang bermaksud untuk perang merebut kembali pulau Papua yang pada waktu itu dikenal dengan pulau Irian Barat. Kemudian, sepanjang tahun 1962 beliau juga turut memperjuangkan pulau Irian Barat melalui jalur diplomatik di PBB. Dan melalui referendum pada tanggal 1 Mei tahun 1963, Irian Barat telah resmi masuk ke wilayah negara Indonesia.

7. Pelopor non blok dan pemimpin Asia Afrika

Sebelumnya pada tanggal 18-25 April 1995 Presiden Soekarno telah berhasil melaksanakan pertemuan Konferensi Asia Afrika, pertemuan ini menghasilkan pernyataan dasasila bandung yang berisi seputar dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia. Kemudian negara Indonesia menjadi pelopor atau memprakarsai gerakan non blok yang merupakan gerakan berbagai negara dunia yang berupaya untuk tidak memihak dan memilih blok manapun.

Tidak memihak blok yang dimaksud ialah blok Amerika yang mewakili berbagai negara bagian barat dan tidak memihak pada blok Uni Soviet (Rusia) yang mewakili berbagai negara dunia dengan ideologi sosialis komunis. Saat itu negara kita Indonesia menggunakan sistem demokrasi terpimpin pada pemerintahannya yang menjadi salah satu negara yang disegani dan juga dianggap sebagai pemimpin dari Asia Afrika.

Kekurangan demokrasi terpimpin

Kekurangan demokrasi terpimpin

Berikut dibawah ini ulasan mengenai beberapa kekurangan demokrasi terpimpin ketika dijalankan pada sistem pemerintahan negara Indonesia, diantaranya yaitu:

1. Dapat menimbulkan perselisihan ideologi yang dianut

Kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin yang pertama ialah dapat menimbulkan perselisihan ideologi yang dianu. Presiden pertama Seokarno pernah mengusulkan ideologi bernama nasakom yang bertujuan untuk menyatukan seluruh unsur elemen masyarakat yang ada di Indonesia.

Namun, dengan adanya hal ini dapat menimbulkan sejumlah perselisihan antar kalangan, seperti kalangan nasionalis, agamis dan komunis. Dengan adanya pertikaian ini tentu saja membuat resah dan khawatir seluruh warga negara Indonesia.

Kesejahteraan masyarakat pun mulai menurun dan hanya ada persaingan kekuasaan yang dapat membuat pertumpahan darah, hal ini juga bisa menimbulkan korban jiwa yang lebih besar hanya karena perbedaan ideologi yang dianut. Tentu hal semacam ini timbul karena perbedaan pendapat antar golongan, oleh karena itu kita harus menghargai perbedaan pendapat dengan golongan lainnya dan melakukan musyarawah bersama supaya tidak timbul perselisihan yang lebih besar.

2. Pengurusan konstitusi yang tidak dapat berjalan dengan baik

Dalam sistem demokrasi terpimpin setiap kehidupan masyarakat Indonesia menggunakan kebijakan UUD 1945 yang mulai diberlakukan karena Dekrit Presiden. Akan tetapi, pada penerapannya konstitusi tersebut tida dapat berjalan dengan baik dan terjadi berbagai hal yang bertentangan seperti Pancasila yang tidak digunakan sebagai ideologi, terjadinya penolakan terhadap hak serta wewenang masyarakat dan hal menyimpang lainnya.

Pada dasarnya konstitusi suatu negara dibuat untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera dan terjamin yang tidak hanya mampu mengatasi kemiskinan, namun juga dapat mengurangi angka pengangguran yang kian meningkat. Hal inilah yang menjadi salah satu kelemahan demokrasi terpimpin.

3. Kurang demokratis di kehidupan politis

Kelemahan demokrasi terpimpin yang terakhir ialah kurang demokratis di kehidupan politis. Di dalam suatu pemerintahan negara yang menggunakan sistem ini yang memegang kekuasaan paling tinggi ialah seorang pemimpin negara yaitu presiden.

Hal ini pula yang dapat menyebabkan demokratis kurang tercapai dengan baik pada setiap kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan bebas dan membuat pers lebih terkekang serta sistem pemilihan umum dapat dihapus sesuai kehendak presiden.

Sistem demokrasi terpimpin juga dapat menimbulkan masalah lainnya yang tidak terjadi dalam bidang pemerintahan negara saja, namun bisa berdampak buruk pada sebagian masyarakat Indonesia itu sendiri. Sistem demokrasi terpimpin kurang cocok diterapkan di era modern saat ini yang setiap unsur masyarakat dapat berpendapat dengan bebas.

Penutup

Demikianlah pembahasan dari saya mengenai beberapa kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin di Indonesia yang perlu anda ketahui, semoga penjelasan diatas tadi kedepannya dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dari saya dan terimakasih telah berkunjung di website masdzikry, semoga bermnafaat dan sampai jumpa pada artikel selanjutnya.

Dzikry Hanya manusia biasa bernama lengkap Moch Dzikry Nur Alam yang menyukai berbagai informasi seputar dunia teknologi dan komputer modern.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.